Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp2.000 triliun. Target tersebut menjadi pekerjaan rumah baru bagi Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan Airlangga dalam kegiatan UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta pada Selasa, 11 Agustus 2026. Pemerintah melihat masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pembiayaan UMKM, terutama bagi usaha yang sudah berkembang tetapi membutuhkan modal lebih besar untuk naik kelas.
Airlangga Beri Target Baru Kredit UMKM
Airlangga meminta agar penyaluran kredit UMKM tidak berhenti pada kisaran Rp1.500 triliun. Ia mendorong agar nilai pembiayaan tersebut ditingkatkan menjadi Rp2.000 triliun.
Target tersebut disampaikan sebagai langkah yang lebih realistis untuk meningkatkan porsi pembiayaan UMKM dibandingkan langsung mengejar angka ideal yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, posisi kredit UMKM masih berada di sekitar Rp1.500 triliun.
Airlangga kemudian memberikan target tersebut kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk disiapkan skenarionya. Maman diharapkan dapat bekerja bersama pemangku kepentingan terkait agar peningkatan pembiayaan dapat dilakukan secara terukur.
Target Rp2.000 Triliun Jadi PR Menteri Maman
Airlangga menyebut peningkatan pembiayaan menjadi Rp2.000 triliun sebagai tambahan pekerjaan rumah bagi Maman. Tantangan tersebut bukan hanya meningkatkan angka penyaluran kredit, tetapi juga memastikan pembiayaan dapat menjangkau kelompok usaha yang membutuhkan.
Maman perlu menyiapkan strategi agar pelaku UMKM yang memiliki potensi pertumbuhan dapat memperoleh akses pembiayaan sesuai kebutuhan bisnisnya. Pemerintah juga perlu memastikan penyaluran kredit tidak hanya terkonsentrasi pada usaha dengan skala sangat kecil.
Dengan demikian, target baru tersebut diharapkan mampu mendorong lebih banyak UMKM berkembang menjadi usaha dengan skala yang lebih besar dan memiliki daya saing lebih kuat.
Kredit UMKM Masih Sekitar Rp1.500 Triliun
Posisi kredit UMKM menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan target baru tersebut. Hingga Juni 2026, kredit UMKM perbankan tercatat sekitar Rp1.519 triliun. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat selisih sekitar Rp480 triliun untuk mencapai target Rp2.000 triliun.
Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kredit UMKM pada periode tersebut tumbuh sekitar 1,05 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan, tetapi lajunya masih dinilai perlu diperkuat agar kontribusi UMKM terhadap perekonomian dapat semakin besar.
Pemerintah melihat perluasan pembiayaan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi sektor UMKM. Modal yang lebih besar dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, membeli peralatan, memperluas pemasaran, atau meningkatkan kapasitas usaha.
Target Ideal Bisa Mencapai Rp3.000 Triliun
Airlangga juga membandingkan target Rp2.000 triliun dengan target ideal pembiayaan UMKM sebesar 30 persen dari total kredit perbankan. Dengan total kredit perbankan sekitar Rp9.000 triliun, porsi 30 persen secara matematis setara dengan sekitar Rp3.000 triliun.
Namun, pemerintah menilai peningkatan langsung dari sekitar Rp1.500 triliun menuju Rp3.000 triliun akan terlalu besar. Kenaikan tersebut berarti menggandakan nilai pembiayaan UMKM dalam waktu relatif singkat.
Karena itu, angka Rp2.000 triliun dipandang sebagai target antara yang lebih realistis. Pemerintah dapat meningkatkan pembiayaan secara bertahap sambil memperkuat kemampuan UMKM dalam mengelola modal dan memenuhi kewajiban kredit.
KUR Bukan Satu-satunya Sumber Pembiayaan
Salah satu hal yang menjadi perhatian Airlangga adalah sumber pembiayaan UMKM. Pemerintah selama ini memiliki program Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang menyediakan pembiayaan dengan dukungan pemerintah.
Anggaran KUR pada 2026 berada di kisaran Rp370 triliun hingga Rp400 triliun. Namun, Airlangga menilai peningkatan pembiayaan UMKM tidak dapat hanya mengandalkan KUR.
Pelaku usaha yang sudah berkembang membutuhkan pembiayaan dengan nilai lebih besar. Karena itu, pembiayaan komersial dari sektor perbankan dan lembaga jasa keuangan perlu ikut diperkuat untuk mengisi kebutuhan modal kelompok usaha tersebut.
Kelompok Usaha Menengah Perlu Didorong
Pemerintah juga melihat adanya kelompok usaha yang berada di antara UMKM dan perusahaan besar. Kelompok ini memiliki potensi untuk berkembang, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan akses pembiayaan dan pasar yang memadai.
Airlangga menilai kelompok usaha tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Jika akses modal diperluas, usaha yang telah memiliki pasar dan kapasitas produksi dapat meningkatkan skala bisnisnya.
Penguatan kelompok usaha menengah juga penting untuk menciptakan kesinambungan dalam ekosistem bisnis. UMKM tidak hanya didorong bertahan sebagai usaha kecil, tetapi memiliki jalur untuk berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar.
Pembiayaan Harus Diikuti Pasar
Peningkatan kredit tidak otomatis menjamin UMKM berkembang. Pelaku usaha tetap membutuhkan pasar untuk menjual produk dan jasa yang dihasilkan dari tambahan modal tersebut.
Karena itu, kebijakan pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan penguatan akses pasar. Jika UMKM mendapatkan kredit tetapi tidak mampu meningkatkan penjualan, tambahan utang justru dapat menjadi beban bagi usaha.
Aspek tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah ingin meningkatkan nilai pembiayaan hingga Rp2.000 triliun. Kredit harus diarahkan kepada kegiatan produktif yang memiliki prospek usaha dan kemampuan pembayaran yang memadai.
Risiko Kredit Tetap Harus Dijaga
Ekspansi kredit juga harus dilakukan dengan memperhatikan risiko. Perbankan tidak dapat memberikan pembiayaan hanya berdasarkan target nominal karena setiap kredit memiliki risiko gagal bayar.
Airlangga mengingatkan agar peningkatan penyaluran kredit tetap memperhatikan kualitas pembiayaan. Pertumbuhan kredit yang terlalu agresif tanpa pengelolaan risiko dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah.
Karena itu, bank perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan usaha, arus kas, prospek bisnis, serta kemampuan pelaku UMKM dalam mengembalikan pinjaman.
Literasi Keuangan UMKM Penting
Selain akses terhadap pembiayaan, kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan juga menjadi faktor penting. UMKM perlu memahami cara menghitung kebutuhan modal, biaya pembiayaan, arus kas, serta risiko penggunaan utang.
Literasi keuangan yang baik dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan pembiayaan secara lebih tepat. Dengan begitu, kredit yang diterima tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas usaha.
Pemerintah juga perlu memperkuat pendampingan agar pelaku UMKM memiliki kemampuan administrasi dan pencatatan keuangan yang memadai ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan.
Peran OJK dalam Ekosistem Pembiayaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pembiayaan UMKM. Lembaga tersebut perlu memastikan industri jasa keuangan dapat memperluas akses pembiayaan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Penguatan pembiayaan UMKM juga perlu dilakukan dengan mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dan kemampuan lembaga keuangan. Skema pembiayaan harus disesuaikan dengan karakteristik UMKM yang sangat beragam.
Dengan koordinasi antara pemerintah, OJK, perbankan, dan lembaga pembiayaan, target Rp2.000 triliun memiliki peluang lebih besar untuk dicapai secara sehat.
Tantangan Mencapai Rp2.000 Triliun
Mencapai target Rp2.000 triliun bukan pekerjaan sederhana. Pemerintah perlu menambah pembiayaan sekitar Rp480 triliun dari posisi kredit UMKM pada Juni 2026.
Selain memperbesar penyaluran, pemerintah harus memastikan kredit tersebut benar-benar menjangkau UMKM produktif. Persyaratan pembiayaan, kemampuan pencatatan keuangan, agunan, serta profil risiko menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi akses UMKM terhadap kredit.
Tantangan lainnya adalah menjaga agar pelaku usaha mampu menyerap tambahan modal. Kredit yang tidak diikuti peningkatan kapasitas usaha justru berpotensi meningkatkan beban keuangan.
Peluang UMKM Naik Kelas
Jika dikelola dengan baik, peningkatan pembiayaan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM. Tambahan modal dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membeli mesin, membuka cabang, memperluas pemasaran, serta meningkatkan kualitas produk.
UMKM yang berhasil meningkatkan skala usaha juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pembiayaan UMKM tidak hanya memberikan manfaat kepada pemilik usaha, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Peningkatan akses kredit juga dapat membantu memperkuat struktur ekonomi karena UMKM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi nasional.
Strategi Pemerintah Perlu Terintegrasi
Target kredit Rp2.000 triliun membutuhkan strategi yang lebih luas daripada sekadar menambah plafon pembiayaan. Pemerintah perlu menghubungkan kebijakan kredit dengan akses pasar, pendampingan usaha, digitalisasi, legalitas, pencatatan keuangan, serta peningkatan produktivitas.
Dengan ekosistem yang lebih kuat, UMKM akan memiliki peluang lebih besar untuk menggunakan kredit secara produktif. Pemerintah juga dapat mengurangi risiko pembiayaan dengan memastikan penerima kredit memiliki prospek bisnis yang jelas.
Strategi tersebut akan menjadi bagian penting dari pekerjaan Maman Abdurrahman bersama kementerian dan lembaga terkait dalam merespons dorongan Airlangga.
Target Pembiayaan Bertahap
Target Rp2.000 triliun dapat menjadi tahapan menuju peningkatan porsi pembiayaan UMKM yang lebih besar pada masa mendatang. Pemerintah tidak harus langsung mencapai angka ideal Rp3.000 triliun, tetapi dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan secara bertahap.
Pendekatan bertahap memberikan waktu bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk memperluas portofolio UMKM. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki waktu untuk memperbaiki kualitas bisnis dan kemampuan mengelola pembiayaan.
Keberhasilan target tersebut nantinya akan sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat.
Kesimpulan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong target kredit UMKM meningkat menjadi Rp2.000 triliun dan menjadikan target tersebut sebagai pekerjaan rumah bagi Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Posisi kredit UMKM hingga Juni 2026 masih berada di sekitar Rp1.519 triliun, sehingga terdapat selisih sekitar Rp480 triliun menuju target baru tersebut.
Pemerintah memilih angka Rp2.000 triliun sebagai sasaran antara karena target ideal 30 persen dari total kredit perbankan diperkirakan setara dengan Rp3.000 triliun. Kenaikan langsung dari Rp1.500 triliun menuju Rp3.000 triliun dinilai terlalu besar.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan KUR. Pembiayaan komersial bagi UMKM yang telah berkembang perlu diperluas agar kelompok usaha menengah mendapatkan modal yang cukup untuk naik kelas.
Namun, ekspansi kredit harus tetap memperhatikan risiko dan kualitas pembiayaan. Tambahan modal juga perlu diikuti akses pasar, kemampuan produksi, literasi keuangan, serta pendampingan agar kredit benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif.
Target Rp2.000 triliun pada akhirnya bukan hanya persoalan meningkatkan angka penyaluran kredit. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan industri jasa keuangan membangun ekosistem pembiayaan yang mampu membuat UMKM tumbuh, naik kelas, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
