Perkara hukum, pengadilan, penegakan hukum, dan kriminalitas di Indonesia.
← Kembali ke NasionalMahkamah Agung menegaskan kerugian lingkungan tidak dapat serta-merta dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi timah. Dari nilai lebih dari Rp300 triliun, komponen yang dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dalam putusan kasasi menjadi sekitar Rp28,93 triliun.
Polres Blora menahan oknum pegawai Kejari Blora berinisial SL yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan mobil rental.
Kortas Tipikor Polri menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan gratifikasi saat bertugas di Ditjen Bea dan Cukai.
Wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi kembali menjadi perhatian. Korupsi dinilai tidak dapat menjadi alasan tunggal untuk membenarkan penerapan pidana mati.
Kejati Aceh terus mengusut dugaan korupsi beasiswa dengan memeriksa 67 saksi dan menahan empat orang dalam proses penanganan perkara.
Polisi menangkap dua terduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian bos konter ponsel Royal Phone Ambarawa. Keduanya diamankan di lokasi berbeda dan masih menjalani pemeriksaan intensif.
BPOM Surabaya memusnahkan 97.676 obat ilegal yang rencananya akan didistribusikan ke Sulawesi sebagai bagian dari pengawasan ketat peredaran obat.
Polda Riau melakukan ekshumasi terhadap jenazah seorang pelajar korban dugaan penganiayaan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap penyebab kematian dan fakta dalam perkara tersebut.
KPK mengungkap dugaan pemotongan tambahan penghasilan pegawai ASN yang berpotensi melanggar aturan dan merugikan aparatur negara.
Kasus dugaan intimidasi terhadap seorang satpam di kawasan Bundaran HI mendapat perhatian setelah Bidpropam Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terkait peristiwa tersebut.
KPK menyita empat motor gede hingga emas dalam penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang. Barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan proses penyidikan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyuarakan wacana hukuman mati bagi koruptor sebagai upaya efek jera. Pernyataan ini memicu diskusi luas di tengah masyarakat dan kalangan hukum.
