Libur Natal dan Cuti Bersama: Cara Memanfaatkannya Secara Maksimal dan Bermakna
Libur Natal dan cuti bersama menjadi momen berharga untuk beristirahat, mempererat hubungan, dan merencanakan aktivitas yang bermanfaat.
Kebijakan, program, dan aktivitas pemerintah pusat maupun lembaga negara.
← Kembali ke NasionalLibur Natal dan cuti bersama menjadi momen berharga untuk beristirahat, mempererat hubungan, dan merencanakan aktivitas yang bermanfaat.
Perjalanan ekonomi Indonesia selama satu dekade era Jokowi menunjukkan perubahan arah pembangunan, capaian strategis, serta tantangan yang masih perlu dihadapi.
Krisis lingkungan global semakin terasa dengan dampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem di berbagai belahan dunia.
Sistem ekonomi Pancasila dinilai menjadi landasan penting dalam mendorong pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pemerintahan baru menggagas pembentukan badan karbon sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi hijau dan pengelolaan emisi di Indonesia.
Proyek Strategis Nasional menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia, dengan fokus pada percepatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan lumbung pangan kembali menjadi fokus utama dalam agenda pemerintahan Prabowo, dengan penekanan pada evaluasi program sebelumnya dan strategi penguatan ketahanan pangan nasional.
Pemerintah membuka rekrutmen nasional SDM untuk memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan sebagai upaya mendorong ekonomi berbasis masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan pentingnya kepatuhan platform digital terhadap PP Tunas serta mengapresiasi langkah X dan Bigo Live dalam mengikuti regulasi.
Simak daftar libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 serta tips memanfaatkannya untuk merencanakan waktu istirahat, perjalanan, dan produktivitas secara optimal.
Presiden Prabowo menyampaikan capaian ekonomi nasional sekaligus menegaskan pentingnya agenda kemandirian bangsa sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dalam sidang Mahkamah Konstitusi karena dinilai perlu memperhatikan keseimbangan dengan kewajiban anggaran pendidikan 20 persen.