Prancis mulai menerapkan aturan baru yang mengubah secara mendasar cara perusahaan melakukan telemarketing kepada konsumen. Mulai 11 Agustus 2026, panggilan telepon untuk keperluan prospek komersial tidak lagi boleh dilakukan secara bebas kepada konsumen yang belum memberikan persetujuan terlebih dahulu. Perubahan ini menempatkan persetujuan konsumen sebagai dasar utama sebelum sebuah perusahaan melakukan panggilan pemasaran.
Kebijakan tersebut menjadi perubahan penting dalam sistem perlindungan konsumen Prancis. Sebelumnya, mekanisme perlindungan banyak bertumpu pada sistem Bloctel, yakni daftar yang memungkinkan masyarakat menyatakan keberatan terhadap panggilan pemasaran. Dengan aturan baru, pendekatannya berubah dari konsumen yang harus menolak panggilan menjadi perusahaan yang harus memastikan konsumen memang sudah memberikan izin sebelum menghubungi mereka.
Prancis Beralih dari Opt-Out ke Opt-In
Perubahan utama dalam regulasi tersebut adalah peralihan dari prinsip opt-out menuju opt-in. Dalam sistem sebelumnya, perusahaan dapat melakukan telemarketing selama memenuhi ketentuan yang berlaku, sementara konsumen memiliki mekanisme untuk menyatakan keberatan. Sistem baru membalik prinsip tersebut. Konsumen harus memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum dapat menjadi sasaran prospek komersial melalui telepon.
Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa persetujuan yang digunakan sebagai dasar telemarketing harus dapat dibuktikan. Persetujuan tersebut harus diberikan secara bebas, spesifik, jelas, tidak ambigu, serta dapat dicabut. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memiliki nomor telepon seseorang. Mereka juga harus mampu menunjukkan bahwa pemilik nomor tersebut memang memberikan izin untuk menerima prospek komersial melalui telepon.
Ketentuan tersebut membuat pengelolaan data pelanggan menjadi semakin penting bagi perusahaan. Basis data nomor telepon tidak lagi cukup dipandang sebagai kumpulan kontak pemasaran. Perusahaan perlu memiliki mekanisme yang dapat menunjukkan kapan dan bagaimana persetujuan diperoleh serta untuk tujuan apa persetujuan tersebut diberikan.
Bloctel Tidak Lagi Menjadi Dasar Utama
Sebelum perubahan aturan, konsumen Prancis mengenal Bloctel sebagai sistem daftar penolakan terhadap telemarketing. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan nomor telepon mereka agar tidak menerima panggilan komersial yang tidak diinginkan, dengan sejumlah pengecualian yang ditetapkan dalam aturan.
Mulai berlakunya sistem baru membuat pendekatan tersebut tidak lagi menjadi fondasi utama perlindungan terhadap telemarketing. Informasi resmi pemerintah Prancis menyebutkan bahwa Bloctel berhenti beroperasi pada 11 Agustus 2026. Setelah tanggal tersebut, perusahaan yang ingin melakukan prospek telepon harus memiliki bukti persetujuan eksplisit dari konsumen.
Perubahan ini memiliki konsekuensi praktis bagi perusahaan. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan asumsi bahwa sebuah nomor boleh dihubungi hanya karena konsumen tidak pernah mendaftarkan diri dalam daftar penolakan. Sebaliknya, perusahaan harus memastikan adanya dasar persetujuan sebelum melakukan panggilan.
Ada Pengecualian untuk Kontrak yang Sedang Berjalan
Larangan tersebut bukan berarti seluruh komunikasi telepon antara perusahaan dan konsumen otomatis dilarang. Regulasi tetap memberikan pengecualian tertentu, terutama ketika komunikasi berkaitan dengan kontrak yang sedang berjalan.
Dalam ketentuan baru, larangan tidak berlaku ketika permintaan atau komunikasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kontrak yang masih berlangsung dan mempunyai hubungan dengan objek kontrak tersebut. Dengan demikian, hubungan bisnis yang sudah berjalan tetap memiliki ruang untuk komunikasi yang berkaitan dengan layanan atau produk yang sedang digunakan konsumen.
Pengecualian ini penting karena kebutuhan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan tidak selalu bersifat promosi. Perusahaan tetap dapat membutuhkan komunikasi untuk menjalankan layanan, memberikan informasi yang berkaitan dengan kontrak, atau menawarkan produk dan layanan yang memiliki hubungan dengan kontrak yang sedang berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, keberadaan pengecualian tersebut tidak boleh dipahami sebagai izin umum untuk melakukan telemarketing. Perusahaan tetap perlu memastikan bahwa tujuan komunikasi sesuai dengan dasar hukum yang diperbolehkan. Perbedaan antara pelayanan terhadap pelanggan yang sudah memiliki kontrak dan prospek komersial kepada calon pelanggan menjadi semakin penting dalam penerapan aturan baru.
Persetujuan Harus Dapat Dibuktikan
Salah satu aspek penting dari kebijakan baru adalah beban pembuktian. Perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa konsumen memang memberikan persetujuan sesuai persyaratan. Dengan demikian, proses memperoleh persetujuan menjadi bagian penting dari kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.
Persetujuan tidak dapat sekadar diasumsikan dari tindakan konsumen memberikan nomor telepon. Perusahaan perlu memastikan bahwa konsumen mengetahui tujuan penggunaan nomor tersebut untuk prospek komersial. Persetujuan juga harus diberikan secara jelas dan dapat ditarik kembali.
Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan perlindungan data yang menekankan kualitas persetujuan. Dalam konteks perlindungan data di Prancis, otoritas perlindungan data CNIL menjelaskan bahwa persetujuan yang sah harus diberikan secara bebas dan spesifik. Konsumen harus mempunyai pilihan nyata dan mengetahui tujuan pemrosesan data yang disetujui.
Persetujuan Bukan Sekadar Formalitas
Bagi perusahaan, perubahan ini berarti proses pemasaran melalui telepon perlu disiapkan dengan dokumentasi yang lebih rapi. Rekaman persetujuan, informasi mengenai tujuan komunikasi, identitas pihak yang akan menghubungi konsumen, serta mekanisme pencabutan persetujuan menjadi bagian penting dari tata kelola pemasaran.
Pendekatan tersebut juga dapat mengurangi risiko perusahaan menghubungi orang yang sebenarnya tidak menginginkan penawaran. Dari sisi konsumen, sistem opt-in memberikan kontrol yang lebih besar karena keputusan untuk menerima telemarketing berada di tangan mereka sejak awal.
Sanksi Mengancam Pelanggaran
Perubahan aturan tersebut disertai ancaman sanksi bagi pihak yang melakukan telemarketing tanpa memenuhi ketentuan. Informasi resmi mengenai aturan baru menyebutkan bahwa perusahaan dapat menghadapi denda hingga 375.000 euro untuk pelanggaran terkait prospek telepon tanpa persetujuan.
Besarnya potensi sanksi menunjukkan bahwa pemerintah Prancis tidak menempatkan perubahan ini sebagai sekadar pedoman administratif. Perusahaan yang menjalankan aktivitas telemarketing perlu menyesuaikan proses bisnisnya agar setiap panggilan komersial mempunyai dasar persetujuan yang dapat diverifikasi.
Selain denda, aturan baru juga dapat berdampak pada keabsahan kontrak yang diperoleh melalui telemarketing ilegal. Ketentuan yang dijelaskan dalam sistem regulasi baru membuka kemungkinan kontrak yang dibuat melalui praktik prospek yang melanggar aturan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini meningkatkan risiko hukum dan finansial bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban persetujuan.
Dampak bagi Industri Telemarketing
Perubahan regulasi tentu tidak hanya berdampak pada konsumen. Industri telemarketing dan perusahaan yang mengandalkan panggilan keluar sebagai bagian dari strategi pemasaran juga harus menyesuaikan model bisnisnya.
Perusahaan perlu mengevaluasi kembali sumber data yang digunakan untuk melakukan panggilan. Nomor telepon yang diperoleh dari berbagai basis data tidak otomatis dapat digunakan untuk prospek komersial. Yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah pemilik nomor telah memberikan persetujuan yang memenuhi persyaratan hukum.
Perubahan ini juga dapat mendorong perusahaan mengalihkan sebagian aktivitas pemasaran menuju kanal yang berbasis izin. Pemasaran digital, formulir permintaan informasi, program pelanggan, serta kanal komunikasi yang memungkinkan konsumen memilih apakah ingin menerima penawaran dapat menjadi semakin penting. Namun, setiap kanal tetap harus mengikuti aturan perlindungan data dan pemasaran yang berlaku.
Bagi perusahaan yang menggunakan pihak ketiga atau pusat layanan eksternal untuk melakukan panggilan, kebutuhan pengawasan juga menjadi lebih besar. Perusahaan perlu memastikan bahwa mitra yang melakukan telemarketing atas nama mereka memiliki bukti persetujuan dan menjalankan prosedur sesuai aturan. Tanggung jawab tidak otomatis hilang hanya karena panggilan dilakukan oleh pihak ketiga.
Perlindungan dari Panggilan yang Mengganggu
Dari perspektif konsumen, perubahan sistem ini memberikan pendekatan yang lebih preventif. Konsumen tidak lagi harus menunggu menerima panggilan yang mengganggu lalu mencari cara untuk menghentikannya. Prinsip baru mengharuskan perusahaan mendapatkan persetujuan sebelum melakukan prospek komersial.
Kebijakan tersebut juga muncul di tengah persoalan panggilan komersial yang mengganggu dan kekhawatiran mengenai penipuan melalui telepon. Panggilan pemasaran yang tidak diinginkan dapat membuat konsumen kesulitan membedakan antara komunikasi bisnis yang sah dan panggilan yang berpotensi menipu.
Dengan mewajibkan persetujuan sebelumnya, pemerintah Prancis berupaya memperjelas batas antara komunikasi yang diinginkan dan komunikasi yang tidak diinginkan. Konsumen memperoleh posisi yang lebih kuat untuk menentukan perusahaan mana yang boleh menggunakan nomor telepon mereka sebagai sarana komunikasi komersial.
Perubahan Lebih Luas dalam Perlindungan Konsumen
Kebijakan Prancis ini menunjukkan kecenderungan regulasi yang semakin menempatkan kontrol konsumen sebagai bagian penting dari aktivitas pemasaran. Telepon merupakan salah satu saluran komunikasi yang sangat langsung, sehingga penggunaan nomor pribadi untuk kepentingan komersial membutuhkan dasar yang semakin jelas.
Perubahan dari opt-out ke opt-in juga mengubah tanggung jawab utama. Dalam sistem opt-out, konsumen harus mengambil tindakan untuk menolak. Dalam sistem opt-in, perusahaan yang harus mengambil tindakan terlebih dahulu untuk memperoleh izin. Pergeseran tanggung jawab tersebut membuat kepatuhan menjadi bagian dari proses pemasaran sejak sebelum kampanye dimulai.
Untuk perusahaan, perubahan ini dapat berarti biaya tambahan dalam pengelolaan data, dokumentasi persetujuan, pelatihan tenaga pemasaran, dan pengawasan terhadap mitra telemarketing. Namun, dari sisi perlindungan konsumen, model tersebut memberikan mekanisme yang lebih jelas untuk menentukan siapa yang boleh menghubungi seseorang untuk tujuan komersial.
Pelajaran bagi Perusahaan dan Konsumen
Bagi perusahaan yang beroperasi di Prancis, perubahan aturan tersebut menegaskan pentingnya audit terhadap database telepon. Perusahaan perlu mengetahui asal data, dasar penggunaan data, waktu pemberian persetujuan, tujuan persetujuan, serta mekanisme pencabutannya. Proses ini menjadi penting karena perusahaan harus dapat membuktikan kepatuhan ketika diminta oleh otoritas.
Sementara bagi konsumen, sistem baru memberikan hak yang lebih jelas untuk menentukan apakah mereka bersedia menerima prospek komersial melalui telepon. Persetujuan dapat dicabut, sehingga keputusan untuk menerima komunikasi pemasaran bukan keputusan yang bersifat permanen.
Pada akhirnya, kebijakan baru Prancis bukan sekadar perubahan teknis mengenai cara melakukan panggilan. Regulasi tersebut mengubah prinsip dasar hubungan antara perusahaan dan konsumen dalam telemarketing. Jika sebelumnya konsumen harus aktif menolak panggilan yang tidak diinginkan, kini perusahaan harus lebih dulu memperoleh persetujuan sebelum melakukan prospek komersial.
Mulai 11 Agustus 2026, prinsip tersebut menjadi bagian penting dari aturan telemarketing Prancis. Perusahaan yang ingin tetap menggunakan telepon sebagai saluran pemasaran harus menyesuaikan prosedur, memastikan persetujuan dapat diverifikasi, dan memperhatikan pengecualian yang diberikan untuk hubungan kontraktual yang masih berlangsung. Bagi konsumen, perubahan ini memperkuat kendali atas kapan dan dari siapa mereka menerima komunikasi komersial.
