Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Laoly, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kejaksaan Agung menelusuri sumber dan aliran dana dalam industri pinjaman online atau pinjol. Permintaan tersebut disampaikan Yasonna pada 14 Agustus 2026 dengan menekankan pentingnya transparansi terhadap dana yang berputar dalam ekosistem pendanaan digital.
Menurut Yasonna, pengawasan terhadap pinjol tidak seharusnya hanya berfokus pada masyarakat yang menjadi debitur, besarnya utang, maupun cara penagihan. Ia menilai asal-usul dana yang disalurkan kepada peminjam serta pihak yang menjadi pemilik dana juga perlu mendapat perhatian agar seluruh ekosistem pendanaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Yasonna Soroti Asal-Usul Dana Pinjaman Online
Yasonna mengatakan besarnya perputaran uang dalam industri pinjaman online perlu diikuti pengawasan yang kuat. Baginya, transparansi tidak hanya menyangkut proses pemberian pinjaman dan penagihan kepada masyarakat, tetapi juga sumber dana yang digunakan untuk membiayai pinjaman tersebut.
Pertanyaan mengenai siapa pemilik dana, dari mana dana berasal, bagaimana alirannya, serta ke mana keuntungan mengalir menjadi bagian yang menurut Yasonna perlu diperiksa. Ia menilai keterbukaan tersebut penting agar aktivitas pendanaan digital tetap berada dalam koridor hukum Indonesia.
Yasonna menegaskan bahwa permintaan penelusuran tersebut bukan tuduhan bahwa dana perusahaan pinjaman daring berasal dari tindak pidana. Pemeriksaan justru dimaksudkan untuk memastikan tidak terdapat dana yang bersumber dari tindak pidana, pencucian uang, maupun transaksi keuangan yang mencurigakan dalam ekosistem pendanaan digital.
PPATK Diminta Menelusuri Transaksi Mencurigakan
Yasonna meminta PPATK menggunakan kewenangannya apabila menemukan indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan ekosistem pinjaman online. PPATK memiliki fungsi menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan kepada aparat penegak hukum.
Dengan fungsi tersebut, penelusuran dapat diarahkan untuk melihat pola aliran dana dan mengetahui apakah terdapat transaksi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Namun, keberadaan transaksi yang diperiksa tidak dengan sendirinya berarti telah terjadi tindak pidana. Dugaan pelanggaran tetap membutuhkan proses pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai kewenangan lembaga terkait.
Permintaan tersebut juga menempatkan transparansi sumber pendanaan sebagai bagian penting dari pengawasan industri pinjaman digital. Bagi penyelenggara dan pemberi dana yang menjalankan aktivitas secara legal, keterbukaan mengenai sumber dana dan kepemilikan manfaat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan terhadap industri.
Kejaksaan Agung Diminta Berkoordinasi dengan Lembaga Terkait
Selain PPATK, Yasonna meminta Kejaksaan Agung melakukan telaah dari perspektif penegakan hukum sesuai kewenangannya. Ia juga mendorong koordinasi dengan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta aparat penegak hukum lainnya apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Koordinasi antarinstansi menjadi penting karena persoalan pendanaan pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara penyelenggara dan peminjam. Di dalamnya terdapat aspek transaksi keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, sumber modal, hingga kemungkinan adanya transaksi yang perlu ditelusuri lebih jauh.
OJK Diminta Memastikan Transparansi Ekosistem Pendanaan
Yasonna turut meminta OJK memastikan transparansi dalam ekosistem pendanaan perusahaan pinjaman online, termasuk kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI.
Menurutnya, keterbukaan mengenai sumber pendanaan semakin penting ketika masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari berbagai platform dan pada akhirnya menghadapi beban utang yang melebihi kemampuan ekonominya. Karena itu, persoalan pinjaman online dinilai perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari pihak yang memberikan dana hingga mekanisme penyaluran dan pengembalian dana.
Pengawasan terhadap penyelenggara dan sumber pendanaan juga tidak berarti mengabaikan kewajiban debitur. Yasonna menekankan bahwa masyarakat yang memiliki utang tetap harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Namun, pada saat yang sama, sumber dan pemilik dana yang berada di belakang aktivitas pendanaan juga harus jelas.
Menjaga Industri Keuangan Digital Tetap Sehat
Penelusuran sumber dana, menurut Yasonna, pada akhirnya ditujukan untuk menjaga industri keuangan digital agar tetap sehat. Ia menyatakan perusahaan dan pemberi dana yang menjalankan usaha secara legal serta transparan tidak perlu merasa terganggu dengan pengawasan.
Jika sumber dana legal, pemilik manfaat dapat diketahui, transaksi berjalan secara wajar, dan kewajiban hukum dipenuhi, maka pengawasan tersebut diharapkan tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, apabila ditemukan transaksi yang mencurigakan, negara memiliki kewajiban untuk menelusurinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan perlindungan masyarakat sebagai peminjam, tetapi juga dengan integritas sistem keuangan yang menopang industri tersebut. Transparansi menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan aktivitas pendanaan digital tidak dimanfaatkan untuk memasukkan atau mengedarkan dana yang berasal dari aktivitas ilegal.
Persoalan Pinjol Tidak Hanya Berada di Sisi Debitur
Perhatian terhadap sumber dana menjadi perspektif tambahan dalam pembahasan mengenai pinjaman online. Selama ini, persoalan pinjol sering kali muncul ketika masyarakat menghadapi kewajiban pembayaran, kesulitan melunasi pinjaman, atau menghadapi proses penagihan.
Yasonna meminta perhatian juga diarahkan ke bagian lain dari rantai pendanaan, yakni pihak yang menyediakan dana dan bagaimana dana tersebut bergerak dalam sistem. Dengan demikian, pengawasan diharapkan dapat mencakup seluruh ekosistem dan tidak berhenti pada posisi peminjam sebagai pihak yang menerima dana.
Meski demikian, permintaan penelusuran tersebut masih berada pada tahap dorongan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Tidak ada pernyataan bahwa seluruh sumber dana industri pinjaman online bermasalah. Penelusuran terhadap transaksi mencurigakan diperlukan justru untuk membedakan aktivitas yang berjalan secara legal dari transaksi yang memiliki indikasi pelanggaran.
Transparansi Menjadi Kunci Pengawasan
Transparansi mengenai sumber dana dan kepemilikan manfaat dapat membantu lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum memahami struktur pendanaan dalam industri pinjaman digital. Informasi tersebut juga penting untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Di sisi masyarakat, pengawasan yang menyeluruh diharapkan dapat memperkuat kepercayaan terhadap layanan keuangan digital yang beroperasi secara legal. Sementara bagi negara, penelusuran transaksi dapat menjadi bagian dari upaya mencegah sistem keuangan digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
Permintaan Yasonna kepada PPATK, Kejaksaan Agung, dan OJK pada akhirnya menekankan satu hal utama: tanggung jawab dalam ekosistem pinjaman online tidak hanya berada pada debitur. Sumber dana, pemilik manfaat, mekanisme pendanaan, serta aliran keuntungan juga perlu memiliki kejelasan agar industri pinjaman digital dapat berkembang dengan transparan dan tetap berada dalam pengawasan hukum.
