JAKARTA - Pemerintah memperkuat operasi terpadu untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Sedikitnya 12.880 personel gabungan dikerahkan untuk menangani kondisi tersebut, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pengerahan personel dilakukan setelah pemantauan menunjukkan adanya perkembangan titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di sejumlah wilayah. Selain itu, laporan masyarakat mengenai kabut asap dan terbatasnya jarak pandang turut menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.
Operasi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, hingga masyarakat.
12.880 Personel Dikerahkan di Tiga Provinsi
Kementerian Kehutanan menyebut total sedikitnya 12.880 personel gabungan dikerahkan di tiga provinsi yang menjadi prioritas penanganan. Jumlah terbesar ditempatkan di Kalimantan Tengah dengan 10.700 personel.
Sementara itu, Kalimantan Barat mendapat dukungan sebanyak 1.410 personel. Adapun Kalimantan Selatan menyiagakan 770 personel. Pembagian tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.
Dengan jumlah tersebut, pemerintah berupaya memperkuat operasi di lapangan agar proses deteksi, pemadaman, pendinginan, serta pencegahan munculnya kembali api dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Kalimantan Tengah Jadi Fokus Terbesar
Dari tiga provinsi prioritas, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah personel terbesar. Sebanyak 10.700 personel ditempatkan untuk mendukung berbagai kegiatan penanganan karhutla.
Besarnya jumlah personel yang dikerahkan menunjukkan kebutuhan penanganan yang cukup besar di wilayah tersebut. Tim di lapangan tidak hanya berfokus pada lokasi api yang terlihat, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap area yang berpotensi kembali terbakar.
Penanganan karhutla membutuhkan waktu karena api, terutama pada kawasan dengan karakteristik tertentu seperti lahan gambut, dapat meninggalkan bara yang berpotensi kembali muncul. Karena itu, proses pendinginan menjadi bagian penting setelah pemadaman.
750 Hotspot Terdeteksi dalam Tiga Hari
Berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla atau SIPONGI Kementerian Kehutanan, pemantauan satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua mencatat perkembangan hotspot yang dinamis selama periode 17 hingga 19 Agustus 2026.
Dalam periode tersebut, tercatat 367 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 343 hotspot di Kalimantan Tengah, dan 40 hotspot di Kalimantan Selatan.
Jika digabungkan, jumlah hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut mencapai 750 titik selama periode 17-19 Agustus 2026. Angka ini menjadi salah satu dasar penguatan operasi pengendalian karhutla di lapangan.
Hotspot dari pemantauan satelit merupakan indikator adanya anomali panas dan tidak secara otomatis berarti setiap titik merupakan kebakaran hutan aktif. Karena itu, laporan hotspot tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Petugas Lakukan Patroli dan Pemadaman Darat
Personel gabungan yang berada di lapangan menjalankan sejumlah tugas. Kegiatan tersebut mencakup pemantauan hotspot, menindaklanjuti laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lokasi, serta pemadaman secara langsung.
Selain memadamkan api, petugas melakukan pembasahan dan pendinginan terhadap area yang telah terbakar. Langkah ini bertujuan mengurangi kemungkinan bara kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas.
Penyekatan area terbakar juga dilakukan untuk menghambat penyebaran api ke wilayah lain. Di lokasi yang dinilai rawan, petugas tetap melakukan penjagaan dan pemantauan setelah proses pemadaman.
Keselamatan Masyarakat Menjadi Prioritas
Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada luas area yang terbakar. Dampak terhadap masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika kebakaran menghasilkan asap yang dapat menurunkan kualitas udara dan mengurangi jarak pandang.
Karena itu, operasi terpadu diarahkan untuk mengendalikan api sekaligus mengurangi risiko yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas pemadam, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Kondisi kabut asap juga dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Jarak pandang yang menurun berpotensi mengganggu mobilitas, sementara kualitas udara menjadi perhatian terutama bagi kelompok masyarakat yang sensitif terhadap asap.
Sumber Air Menjadi Tantangan
Salah satu kendala dalam penanganan karhutla di tengah kondisi kering adalah berkurangnya ketersediaan sumber air permukaan. Kondisi tersebut dapat membuat proses pengambilan air untuk pemadaman menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membangun dan mengaktifkan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas. Keberadaan sumur bor diharapkan dapat memperpendek jarak pengambilan air sehingga proses pemadaman dan pendinginan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Ketersediaan sumber air sangat penting ketika petugas harus menangani kebakaran dalam waktu panjang. Selain untuk memadamkan api, air dibutuhkan untuk membasahi area dan memastikan titik-titik yang telah ditangani tidak kembali menghasilkan bara.
Ancaman pada Lahan Gambut
Karhutla di wilayah Kalimantan juga menghadirkan tantangan khusus ketika terjadi di kawasan gambut. Api pada lahan gambut dapat menyebar dan bertahan di bawah permukaan sehingga tidak selalu terlihat seperti kebakaran di permukaan.
Kondisi tersebut membuat proses pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh. Pemadaman api yang terlihat belum tentu menandakan seluruh sumber panas telah hilang.
Karena itu, petugas tetap melakukan pembasahan dan pemantauan setelah api berhasil dikendalikan. Upaya tersebut penting untuk mencegah munculnya kembali kebakaran di lokasi yang sama.
Dukungan Peralatan di Lapangan
Pengerahan ribuan personel juga didukung berbagai peralatan operasional. Peralatan yang digunakan antara lain kendaraan, pompa, pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, dan alat pelindung diri.
Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung pemadaman darat dan memperlancar mobilitas petugas. Posko terpadu berperan dalam mengoordinasikan pengerahan personel serta peralatan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Dengan sistem koordinasi tersebut, wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat dapat menjadi prioritas. Pergerakan tim dan peralatan dapat disesuaikan dengan perkembangan titik api serta laporan terbaru dari lapangan.
Dukungan dari Udara
Selain pemadaman melalui jalur darat, pemerintah juga menyiapkan dukungan udara. Operasi udara mencakup penggunaan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, serta helikopter water bombing.
Pesawat patroli dapat digunakan untuk membantu pemantauan wilayah dari udara. Sementara helikopter water bombing dapat mendukung upaya pemadaman dari udara ketika kondisi dan lokasi kebakaran memungkinkan operasi tersebut dilakukan.
Pemadaman udara tidak berdiri sendiri. Strategi tersebut tetap perlu didukung operasi darat karena petugas harus melakukan pendinginan, penyekatan, dan pemantauan setelah api mendapat penanganan.
Operasi Modifikasi Cuaca Disiapkan
Penanganan karhutla juga didukung melalui Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi atmosfer, ketersediaan awan potensial, serta perkembangan kebakaran di lapangan.
OMC menjadi salah satu bagian dari strategi terpadu untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan. Namun, operasi tersebut tetap menjadi pelengkap dari pemadaman darat, patroli, deteksi dini, dan langkah pencegahan lainnya.
Di Kalimantan Barat, operasi modifikasi cuaca sebelumnya telah dilaksanakan pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode tersebut dilakukan sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.
Berdasarkan prakiraan cuaca yang diperbarui, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026. BMKG berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan pelaksanaan operasi tersebut sesuai kondisi atmosfer.
Koordinasi Lintas Lembaga Diperkuat
Besarnya skala penanganan membuat pemerintah membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta unsur masyarakat memiliki peran masing-masing dalam operasi tersebut.
Koordinasi dilakukan melalui posko terpadu di wilayah penanganan. Posko menjadi pusat untuk menerima informasi, memetakan lokasi prioritas, serta mengarahkan personel dan peralatan berdasarkan kondisi terkini.
Kolaborasi tersebut juga diperlukan karena karhutla bukan hanya persoalan pemadaman. Setelah api ditangani, masih terdapat pekerjaan berupa pendinginan, pemantauan, pencegahan kebakaran ulang, serta penanganan dampak terhadap masyarakat.
Masyarakat Ikut Berperan
Selain aparat dan lembaga pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam pengendalian karhutla. Masyarakat Peduli Api dan kelompok relawan menjadi bagian dari unsur yang terlibat dalam operasi.
Peran masyarakat penting karena warga yang berada di sekitar kawasan rawan dapat menjadi sumber informasi awal ketika muncul tanda-tanda kebakaran. Laporan yang cepat dapat membantu petugas melakukan pemeriksaan sebelum api berkembang lebih luas.
Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya pencegahan. Kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran menjadi salah satu bagian penting dari pengendalian karhutla dalam jangka panjang.
Penanganan Tidak Berhenti Saat Api Padam
Salah satu tantangan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah memastikan api benar-benar padam. Petugas tidak dapat langsung meninggalkan lokasi setelah kobaran api terlihat menghilang.
Proses pembasahan dan pendinginan dilakukan untuk mengurangi sumber panas yang masih tersisa. Area yang dianggap rawan kemudian tetap dipantau untuk memastikan tidak terjadi kebakaran susulan.
Langkah tersebut menjadi semakin penting ketika kondisi cuaca masih kering dan sumber air terbatas. Bara yang tidak terdeteksi dapat kembali membesar ketika mendapatkan kondisi yang mendukung.
Karhutla Berdampak Lebih Luas
Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang tidak terbatas pada wilayah tempat api muncul. Asap dapat terbawa angin dan memengaruhi kualitas udara di wilayah lain, sementara jarak pandang yang menurun dapat mengganggu berbagai aktivitas.
Dampak lingkungan juga menjadi perhatian karena kebakaran dapat merusak vegetasi dan ekosistem. Pada kawasan tertentu, kebakaran yang berulang dapat memberikan tekanan terhadap kondisi lingkungan dan memperbesar risiko kerusakan jangka panjang.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kombinasi antara respons darurat, pencegahan, pemantauan, pengelolaan lahan, serta penegakan aturan terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
Upaya Pencegahan Tetap Penting
Pemadaman merupakan respons ketika kebakaran telah terjadi, tetapi pencegahan tetap menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Deteksi dini melalui pemantauan hotspot dan laporan masyarakat dapat membantu mempercepat respons.
Patroli di kawasan rawan juga dapat mengurangi peluang kebakaran berkembang tanpa diketahui. Pemerintah bersama masyarakat dan pelaku usaha perlu memastikan pengelolaan lahan dilakukan dengan memperhatikan risiko kebakaran.
Pendekatan tersebut semakin penting ketika kondisi cuaca kering meningkatkan potensi kebakaran. Semakin cepat api ditemukan, semakin besar peluang untuk mengendalikannya sebelum meluas.
Peran Data dalam Pengendalian Karhutla
Data hotspot dari pemantauan satelit menjadi salah satu instrumen penting dalam mendeteksi potensi kebakaran. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Namun, data satelit tetap perlu dikombinasikan dengan informasi lapangan. Tidak setiap hotspot merupakan kebakaran hutan, sehingga pemeriksaan langsung diperlukan untuk menentukan tindakan yang tepat.
Integrasi antara data satelit, laporan masyarakat, patroli, informasi cuaca, dan kondisi lapangan memungkinkan respons dilakukan dengan lebih terarah. Pendekatan berbasis data juga membantu mengoptimalkan penggunaan personel dan peralatan yang tersedia.
Tantangan Penanganan Masih Besar
Pengerahan 12.880 personel menunjukkan besarnya sumber daya yang disiapkan pemerintah untuk menangani karhutla di tiga provinsi prioritas. Namun, jumlah personel bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan operasi.
Kondisi cuaca, ketersediaan air, akses menuju lokasi kebakaran, karakteristik lahan, serta kemungkinan munculnya titik api baru menjadi tantangan yang harus dihadapi petugas.
Karena itu, operasi perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Penguatan pemantauan dan koordinasi menjadi penting agar sumber daya dapat diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan.
Kesimpulan
Pemerintah mengerahkan sedikitnya 12.880 personel gabungan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, 10.700 personel ditempatkan di Kalimantan Tengah, 1.410 personel di Kalimantan Barat, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.
Penanganan dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan, pendinginan, penyekatan, serta penjagaan kawasan rawan. Dukungan udara juga disiapkan melalui helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.
Data SIPONGI menunjukkan 750 hotspot berkepercayaan tinggi terdeteksi secara kumulatif di tiga provinsi tersebut selama 17-19 Agustus 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penguatan operasi terpadu yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, aparat, masyarakat, relawan, dan pelaku usaha.
Pemerintah juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber air permukaan akibat kondisi kering. Pembangunan dan pengaktifan sumur bor menjadi salah satu langkah untuk membantu mempercepat pengambilan air untuk pemadaman dan pendinginan.
Penanganan karhutla pada akhirnya membutuhkan lebih dari sekadar pemadaman api. Deteksi dini, pencegahan, pengawasan kawasan rawan, pengelolaan lahan, koordinasi lintas lembaga, serta partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran kembali terjadi.
