Pemerintah menaikkan target penyaluran kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi Rp2.000 triliun. Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai langkah untuk memperluas pembiayaan sekaligus mendorong kelompok usaha yang selama ini berada di antara pelaku usaha mikro dan perusahaan besar.
Airlangga menjelaskan bahwa realisasi alokasi pembiayaan untuk UMKM saat ini berada di kisaran Rp1.500 triliun dari total penyaluran kredit nasional yang mencapai Rp9.000 triliun. Pemerintah melihat masih terdapat ruang untuk meningkatkan porsi pembiayaan bagi UMKM, terutama karena target ideal yang disebutkan pemerintah berada di angka 30 persen dari total kredit nasional.
Dengan total kredit nasional Rp9.000 triliun, porsi 30 persen setara dengan sekitar Rp3.000 triliun. Namun, pemerintah memilih menaikkan target secara bertahap dengan menetapkan sasaran Rp2.000 triliun terlebih dahulu. Pendekatan tersebut dipandang lebih realistis dibandingkan langsung menggandakan pembiayaan dari posisi sekitar Rp1.500 triliun menuju Rp3.000 triliun.
Target Kredit UMKM Naik Menjadi Rp2.000 Triliun
Airlangga menyampaikan target baru tersebut dalam acara di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Menurutnya, peningkatan target kredit UMKM diperlukan untuk memperbesar akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan memperkuat kelompok usaha yang belum sepenuhnya mendapatkan dukungan modal dalam skala yang memadai.
Perubahan target ini menjadi penting karena pembiayaan merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan pelaku UMKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Namun, pemerintah tidak sekadar menambah angka penyaluran. Struktur pembiayaan juga diarahkan agar dapat menjangkau kelompok usaha yang membutuhkan modal lebih besar dibandingkan pembiayaan mikro.
Dalam penjelasannya, Airlangga menilai lonjakan langsung dari sekitar Rp1.500 triliun menuju Rp3.000 triliun akan berarti kenaikan sebesar 100 persen. Karena itu, pemerintah memilih target antara terlebih dahulu, yakni Rp2.000 triliun.
Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memperluas pembiayaan secara bertahap. Target Rp2.000 triliun menjadi sasaran yang berada di antara posisi pembiayaan saat ini dan angka ideal 30 persen dari total kredit nasional yang disebut mencapai Rp3.000 triliun.
Mengapa Pemerintah Ingin Memperbesar Kredit UMKM?
Peningkatan target kredit UMKM berkaitan dengan persoalan akses modal di berbagai tingkatan usaha. Airlangga menyoroti adanya kekosongan pembiayaan pada kelompok usaha kelas menengah yang disebut sebagai hollow in the middle.
Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan adanya jarak pembiayaan antara pelaku usaha mikro dan perusahaan besar yang memiliki akses terhadap pasar modal. Menurut Airlangga, kelompok usaha yang berada di tengah perlu didorong agar dapat berkembang dan naik ke skala yang lebih tinggi.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah uang yang tersedia untuk disalurkan. Struktur akses pembiayaan juga menjadi perhatian. Pelaku usaha dengan kebutuhan modal yang lebih besar membutuhkan skema yang berbeda dari pembiayaan usaha mikro.
Karena itu, kebijakan peningkatan target kredit diarahkan untuk memperluas pembiayaan pada segmen menengah. Pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara pelaku usaha mikro dengan perusahaan yang sudah memiliki akses lebih besar ke pasar modal.
Fenomena Hollow in the Middle
Konsep hollow in the middle menjadi salah satu poin utama dalam penjelasan Airlangga. Ia melihat adanya kelompok usaha yang berada di tengah dan membutuhkan dorongan agar dapat berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.
Airlangga membandingkan posisi kelompok usaha tersebut dengan pelaku usaha yang sudah memiliki akses ke pasar modal. Dalam penjelasannya, kelompok yang berada di pasar modal disebut menguasai sekitar Rp7.500 triliun.
Di sisi lain, kelompok usaha mikro membutuhkan pembiayaan dengan karakteristik berbeda. Kondisi tersebut membuat ruang di tengah menjadi perhatian karena pelaku usaha pada segmen tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih besar agar dapat memperluas kapasitas usahanya.
Dengan memperbesar pembiayaan pada segmen menengah, pemerintah berharap jarak antara pelaku usaha yang telah memiliki akses pasar modal dan pelaku usaha yang masih berada pada skala mikro dapat diperkecil.
Pembiayaan Tidak Hanya Mengandalkan KUR
Untuk mencapai target Rp2.000 triliun, pemerintah tidak hanya mengandalkan program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Airlangga menyebut KUR telah mengucurkan pembiayaan sekitar Rp370 triliun hingga Rp400 triliun.
Perluasan strategi pembiayaan akan dilakukan dengan memperbesar skala pembiayaan menengah. Dalam penjelasan Airlangga, pembiayaan yang diperluas mencakup kebutuhan di atas Rp500 juta hingga Rp50 miliar ke atas.
Perubahan pendekatan ini menunjukkan bahwa target Rp2.000 triliun tidak semata-mata diarahkan untuk menambah pembiayaan pada usaha mikro. Pemerintah juga ingin memperbesar ruang pembiayaan bagi usaha yang telah berkembang tetapi membutuhkan modal lebih besar untuk naik kelas.
Segmen pembiayaan menengah menjadi penting karena kebutuhan modal usaha dapat meningkat seiring dengan perkembangan bisnis. Pelaku usaha yang ingin memperbesar kegiatan ekonominya dapat membutuhkan pembiayaan yang berada di atas karakteristik pembiayaan mikro.
Peran KUR Tetap Menjadi Bagian dari Pembiayaan
KUR tetap menjadi salah satu sumber pembiayaan yang disebut dalam strategi pemerintah. Namun, Airlangga menegaskan bahwa untuk mencapai target keseluruhan yang lebih tinggi, pemerintah perlu memperluas sumber dan skala pembiayaan.
Angka KUR yang berada di kisaran Rp370 triliun hingga Rp400 triliun menunjukkan bahwa program tersebut merupakan bagian dari keseluruhan pembiayaan UMKM, bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk mencapai target Rp2.000 triliun.
Dengan demikian, strategi baru lebih diarahkan untuk mengisi ruang pembiayaan yang belum terjangkau secara optimal. Fokus pada pembiayaan menengah diharapkan dapat menjawab kebutuhan kelompok usaha yang berada di antara usaha mikro dan perusahaan besar.
Masalah Modal dan Tantangan UMKM
Peningkatan akses modal memang dapat membantu usaha berkembang, tetapi pembiayaan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan UMKM. Hal tersebut juga disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika menanggapi target baru pemerintah.
Maman mengingatkan bahwa peningkatan kuantitas pembiayaan harus diikuti dengan kesiapan UMKM dalam menyerap dan mengelola tambahan modal. Tanpa kemampuan untuk menjual produk di pasar, penambahan kredit justru dapat menimbulkan persoalan baru.
Peringatan tersebut menjadi penting karena kredit pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dikembalikan oleh penerima pembiayaan. Jika tambahan modal tidak menghasilkan peningkatan kegiatan usaha atau tidak diikuti kemampuan menjual produk, risiko kredit bermasalah dapat meningkat.
Karena itu, pembahasan mengenai target Rp2.000 triliun tidak dapat dilepaskan dari kondisi pasar. Pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan kemampuan UMKM menghasilkan produk dan memastikan adanya permintaan terhadap produk tersebut.
Maman Ingatkan Risiko Kredit Macet
Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan daya serap pasar sebelum mendorong pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar. Ia mengingatkan bahwa peningkatan kredit tanpa kemampuan UMKM menjual produk dapat berujung pada kredit macet dan peningkatan non-performing loan atau NPL.
Risiko tersebut menjadi perhatian karena penyaluran kredit yang tinggi tidak otomatis berarti UMKM semakin sehat. Kredit memberikan tambahan modal, tetapi keberlanjutan usaha tetap bergantung pada kemampuan bisnis menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajiban pembiayaan.
Dalam konteks perbankan, peningkatan NPL menjadi persoalan karena kredit bermasalah dapat memengaruhi kualitas pembiayaan. Sementara bagi pemerintah, masalah tersebut tidak hanya dilihat sebagai persoalan hubungan antara bank dan debitur, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan sosial.
Karena itu, kehati-hatian menjadi bagian penting dari upaya memperbesar pembiayaan UMKM. Target yang tinggi perlu disertai kemampuan pelaku usaha untuk memanfaatkan modal secara produktif dan memiliki akses terhadap pasar.
Daya Serap Pasar Menjadi Faktor Penting
Pesan mengenai daya serap pasar menunjukkan bahwa pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. UMKM membutuhkan modal, tetapi modal tersebut harus dapat diterjemahkan menjadi kegiatan usaha yang menghasilkan.
Jika produk tidak terserap pasar, tambahan pembiayaan tidak otomatis meningkatkan kesehatan usaha. Sebaliknya, kewajiban pembayaran kredit tetap berjalan sehingga pelaku usaha dapat menghadapi tekanan ketika pendapatan tidak mencukupi.
Karena itu, perluasan pembiayaan perlu mempertimbangkan kondisi usaha dan kemampuan pasar. UMKM tidak hanya membutuhkan akses kredit, tetapi juga lingkungan usaha yang memungkinkan produk dan layanan mereka berkembang.
Dalam kerangka tersebut, target Rp2.000 triliun menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat UMKM. Pemerintah sendiri mengakui bahwa kompleksitas pertumbuhan UMKM tidak dapat hanya dilihat dari aspek pembiayaan.
Kredit Besar Harus Diikuti Kemampuan Usaha
Semakin besar pembiayaan yang diberikan, semakin penting kemampuan penerima kredit dalam mengelola dana tersebut. Hal ini terutama relevan untuk pembiayaan menengah yang nilainya berada di atas kebutuhan modal mikro.
Modal tambahan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah usaha memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan. Karena itu, peningkatan plafon pembiayaan perlu diikuti dengan kesiapan bisnis.
Dalam konteks target pemerintah, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena skala yang dituju mencapai Rp2.000 triliun. Angka tersebut bukan hanya menunjukkan besarnya ambisi memperluas kredit UMKM, tetapi juga menunjukkan besarnya tanggung jawab untuk memastikan pembiayaan disalurkan kepada kegiatan usaha yang memiliki kemampuan menyerap modal.
Pemerintah dan sektor keuangan karena itu menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan dua kebutuhan. Di satu sisi, akses pembiayaan perlu diperluas. Di sisi lain, kualitas kredit dan kemampuan usaha harus tetap diperhatikan.
Mengurangi Kesenjangan Pembiayaan
Salah satu tujuan utama peningkatan target kredit adalah mengurangi kesenjangan pembiayaan antara berbagai skala usaha. Airlangga melihat bahwa kelompok usaha menengah masih membutuhkan perhatian agar dapat bergerak menuju skala yang lebih tinggi.
Kelompok usaha besar yang memiliki akses ke pasar modal mempunyai pilihan pembiayaan yang lebih luas. Sementara itu, pelaku usaha mikro memiliki program pembiayaan seperti KUR. Ruang di antara keduanya menjadi area yang ingin diperkuat pemerintah.
Jika kelompok usaha menengah dapat memperoleh akses modal yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, terdapat peluang bagi mereka untuk memperluas kapasitas usaha. Namun, peningkatan pembiayaan tetap perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing usaha agar tidak menciptakan beban kredit yang terlalu besar.
Konsep inilah yang berada di balik perhatian pemerintah terhadap fenomena hollow in the middle. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mengisi ruang yang dinilai masih kurang optimal tersebut.
Dari Rp1.500 Triliun Menuju Rp2.000 Triliun
Data yang disampaikan Airlangga menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi pembiayaan UMKM saat ini dan target baru pemerintah. Realisasi alokasi pembiayaan disebut berada di kisaran Rp1.500 triliun, sementara target baru ditetapkan Rp2.000 triliun.
Dengan demikian, target baru tersebut berarti pemerintah ingin memperluas pembiayaan sekitar Rp500 triliun dibandingkan posisi yang disebutkan saat ini. Namun, angka tersebut merupakan sasaran kebijakan dan bukan berarti tambahan pembiayaan tersebut telah seluruhnya tersalurkan.
Perbedaan antara target Rp2.000 triliun dan angka ideal Rp3.000 triliun juga menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan bertahap. Pemerintah belum langsung menetapkan target sesuai porsi 30 persen yang disebut ideal dari total kredit nasional.
Pendekatan bertahap tersebut sekaligus memberikan ruang untuk melihat bagaimana perluasan pembiayaan dapat diserap oleh sektor UMKM. Evaluasi terhadap kualitas pembiayaan dan kondisi pasar menjadi penting agar pertumbuhan kredit tidak hanya mengejar jumlah.
Porsi Ideal Kredit UMKM Disebut 30 Persen
Airlangga menyebut porsi kredit UMKM yang ideal berada di angka 30 persen dari total penyaluran kredit nasional. Dengan total kredit nasional yang disebut mencapai Rp9.000 triliun, porsi tersebut setara dengan Rp3.000 triliun.
Angka 30 persen tersebut menjadi pembanding bagi target baru Rp2.000 triliun. Pemerintah memilih angka Rp2.000 triliun sebagai sasaran awal karena lonjakan langsung dari sekitar Rp1.500 triliun menuju Rp3.000 triliun dinilai terlalu besar.
Dengan target antara tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan pembiayaan tanpa langsung menggandakan posisi penyaluran yang ada. Kebijakan tersebut juga memberikan kesempatan untuk memperkuat kelompok usaha menengah yang menjadi perhatian utama.
Namun, angka target tetap perlu dilihat bersama faktor lain. Maman mengingatkan bahwa pertumbuhan UMKM tidak dapat hanya diukur dari ketersediaan modal. Kemampuan usaha menyerap pembiayaan dan menjangkau pasar juga menjadi bagian penting.
Pasar Menjadi Penentu Keberlanjutan UMKM
Modal dan pasar memiliki hubungan yang erat dalam kegiatan usaha. Modal dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas, tetapi produk yang dihasilkan tetap membutuhkan konsumen.
Ketika permintaan pasar cukup, tambahan modal berpotensi digunakan untuk mendukung peningkatan aktivitas usaha. Namun, ketika pasar tidak mampu menyerap produk, tambahan kredit dapat berubah menjadi beban karena pelaku usaha tetap harus memenuhi kewajiban pembiayaan.
Karena itu, peringatan Maman mengenai daya serap pasar menjadi bagian penting dari pembahasan target kredit. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan pembiayaan tidak berjalan sendirian tanpa memperhatikan kondisi usaha dan pasar.
Perspektif tersebut juga membuat kebijakan UMKM menjadi lebih kompleks. Pemerintah tidak hanya perlu memperluas akses modal, tetapi juga memperhatikan berbagai faktor yang dapat membantu usaha bertahan dan berkembang.
Pertumbuhan UMKM Tidak Hanya Soal Pembiayaan
Maman menegaskan bahwa kompleksitas mendorong UMKM untuk tumbuh tidak bisa hanya dilihat dari aspek pembiayaan. Pernyataan tersebut memperluas pembahasan dari sekadar target kredit menjadi persoalan ekosistem usaha.
Dalam ekosistem tersebut, pembiayaan memang menjadi salah satu komponen. Namun, kemampuan menjual produk dan menyerap modal juga menjadi faktor yang menentukan. Tanpa aktivitas usaha yang sehat, kredit dalam jumlah besar tidak otomatis membuat sebuah usaha naik kelas.
Karena itu, peningkatan target kredit sebaiknya dipahami sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pertumbuhan UMKM, bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas usaha dan kemampuan pasar tetap menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Pemerintah sendiri melalui target baru tersebut menunjukkan keinginan untuk memperbesar peran pembiayaan UMKM. Tantangannya adalah memastikan tambahan kredit dapat benar-benar mendukung kegiatan produktif dan tidak menciptakan risiko kredit bermasalah.
Menjaga Keseimbangan antara Ekspansi dan Risiko
Kebijakan kredit selalu memiliki dua sisi. Perluasan pembiayaan dapat membantu membuka peluang bagi pelaku usaha, tetapi peningkatan penyaluran juga harus diikuti pengelolaan risiko.
Dalam kasus UMKM, risiko tersebut dapat muncul ketika pelaku usaha menerima pembiayaan yang tidak sebanding dengan kemampuan bisnisnya. Karena itu, peningkatan target tidak berarti semua usaha harus menerima kredit dalam jumlah besar.
Pembiayaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan usaha. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah mendorong perluasan pembiayaan menengah di atas Rp500 juta hingga Rp50 miliar ke atas.
Semakin besar nilai pembiayaan, semakin penting pula penilaian terhadap kemampuan usaha menyerap dana dan mengembalikan kewajiban. Dengan demikian, ekspansi kredit dan pengelolaan risiko perlu berjalan secara bersamaan.
Risiko NPL Perlu Diantisipasi
Istilah NPL atau non-performing loan merujuk pada kredit bermasalah. Dalam konteks kebijakan UMKM, peningkatan NPL menjadi salah satu risiko yang diingatkan Maman apabila pembiayaan diperbesar tanpa diikuti kemampuan usaha menjual produk.
Peringatan tersebut bukan berarti perluasan kredit harus dihentikan. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan perlu dirancang bersama dengan kesiapan usaha dan kondisi pasar.
Dengan pendekatan yang seimbang, penyaluran kredit dapat diarahkan untuk mendukung usaha yang memiliki kebutuhan modal dan kemampuan menjalankan kegiatan bisnis. Sementara itu, risiko pembiayaan dapat diperhatikan sejak awal.
Kelompok Usaha Menengah Jadi Fokus Baru
Perhatian terhadap kelompok usaha menengah menjadi salah satu ciri penting dari kebijakan yang disampaikan Airlangga. Pemerintah ingin mengatasi kekosongan pembiayaan yang berada di antara usaha mikro dan perusahaan besar.
Kelompok ini memiliki posisi strategis karena sudah berada di luar karakteristik usaha mikro, tetapi belum memiliki akses pembiayaan sebesar perusahaan yang telah masuk pasar modal. Kebutuhan modalnya pun dapat lebih besar dibandingkan skema pembiayaan mikro.
Perluasan pembiayaan menengah di atas Rp500 juta hingga Rp50 miliar ke atas dimaksudkan untuk menjangkau kebutuhan tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan penilaian terhadap kemampuan masing-masing usaha.
Jika kelompok usaha menengah dapat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan pembiayaan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.
Target Rp2.000 Triliun dan Tantangan Implementasi
Menetapkan target pembiayaan merupakan tahap awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana target tersebut diterjemahkan menjadi penyaluran kredit yang efektif dan berkualitas.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan dukungan. Pada saat yang sama, penyaluran harus mempertimbangkan kemampuan usaha agar risiko kredit bermasalah tetap terkendali.
Perluasan pembiayaan juga harus memperhatikan karakteristik setiap pelaku UMKM. Kebutuhan usaha mikro tentu berbeda dengan kebutuhan usaha menengah. Karena itu, strategi pembiayaan yang lebih beragam diperlukan untuk menjangkau berbagai kelompok.
Target Rp2.000 triliun pada akhirnya menjadi ukuran ambisi pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan. Keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh tercapainya nominal, tetapi juga oleh dampaknya terhadap kemampuan usaha berkembang.
Menilai Keberhasilan dari Dampak bagi Pelaku Usaha
Ukuran keberhasilan kebijakan kredit UMKM seharusnya tidak berhenti pada jumlah pembiayaan yang disalurkan. Dampak terhadap usaha menjadi aspek yang tidak kalah penting.
Jika pembiayaan dapat membantu usaha meningkatkan kegiatan produktif, memperluas kapasitas, dan berkembang ke skala yang lebih tinggi, maka tujuan memperkuat UMKM dapat lebih mudah dicapai. Sebaliknya, jika pembiayaan hanya meningkatkan kewajiban tanpa diikuti pertumbuhan usaha, risiko kredit bermasalah dapat meningkat.
Karena itu, target Rp2.000 triliun perlu dipahami bersama dengan peringatan Maman mengenai daya serap pasar. Keduanya menggambarkan dua sisi kebijakan yang sama: memperluas akses modal sekaligus menjaga agar modal tersebut dapat digunakan secara produktif.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok usaha yang selama ini berada di tengah. Penguatan kelompok tersebut menjadi salah satu alasan utama Airlangga mendorong peningkatan target pembiayaan.
Implikasi bagi Ekosistem UMKM
Peningkatan target kredit berpotensi mengubah skala pembiayaan yang tersedia bagi UMKM. Namun, perubahan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah, kementerian terkait, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.
Airlangga menyebut Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam pembahasan mengenai target baru tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan berkaitan langsung dengan tugas pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM.
Di sisi lain, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan dan menjaga kualitas kredit. Pelaku usaha menjadi pihak yang menggunakan dana dan bertanggung jawab mengembangkan kegiatan bisnisnya.
Hubungan antarpihak tersebut membuat kebijakan kredit UMKM tidak dapat berdiri sendiri. Perluasan pembiayaan harus menjadi bagian dari ekosistem yang mempertimbangkan kebutuhan usaha, kemampuan pasar, dan risiko kredit.
Arah Kebijakan Pembiayaan UMKM
Target Rp2.000 triliun memperlihatkan adanya dorongan untuk meningkatkan peran kredit dalam mendukung sektor UMKM. Pemerintah tidak langsung menetapkan angka Rp3.000 triliun yang disebut sebagai porsi ideal 30 persen dari kredit nasional, melainkan memilih target antara.
Pilihan tersebut mencerminkan pendekatan bertahap. Pemerintah ingin meningkatkan pembiayaan dari kisaran Rp1.500 triliun menuju Rp2.000 triliun terlebih dahulu, sambil memperluas pembiayaan menengah yang dinilai dapat membantu mengatasi kekosongan di tengah struktur usaha.
Namun, perluasan tersebut harus berjalan bersama perhatian terhadap risiko. Maman telah mengingatkan bahwa tanpa daya serap pasar yang cukup, penambahan pembiayaan dapat meningkatkan potensi kredit macet dan NPL.
Dengan demikian, arah kebijakan pembiayaan UMKM ke depan tidak hanya berbicara mengenai nominal. Kualitas penyaluran, kemampuan usaha, kondisi pasar, dan keberlanjutan bisnis menjadi bagian penting dalam melihat efektivitas kebijakan tersebut.
Kesimpulan
Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit UMKM sebesar Rp2.000 triliun sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan. Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa angka tersebut dipilih sebagai target bertahap dari posisi pembiayaan yang saat ini berada di kisaran Rp1.500 triliun.
Target tersebut masih berada di bawah angka ideal Rp3.000 triliun yang setara dengan 30 persen dari total kredit nasional sebesar Rp9.000 triliun. Pemerintah memilih sasaran Rp2.000 triliun karena peningkatan langsung menuju Rp3.000 triliun akan berarti kenaikan 100 persen dari posisi saat ini.
Strategi pencapaiannya tidak hanya mengandalkan KUR yang disebut telah menyalurkan sekitar Rp370 triliun hingga Rp400 triliun. Pemerintah juga ingin memperbesar pembiayaan menengah, termasuk pembiayaan di atas Rp500 juta hingga Rp50 miliar ke atas, untuk mengatasi kekosongan pembiayaan pada kelompok usaha kelas menengah.
Konsep hollow in the middle menjadi perhatian karena pemerintah ingin memperkecil kesenjangan antara perusahaan besar yang memiliki akses ke pasar modal dan pelaku usaha mikro. Kelompok usaha menengah didorong agar memiliki kesempatan untuk berkembang dan naik ke tingkat yang lebih tinggi.
Di sisi lain, Maman Abdurrahman mengingatkan bahwa peningkatan pembiayaan harus diikuti kemampuan UMKM menyerap produk di pasar. Tanpa daya serap pasar yang memadai, tambahan modal berisiko tidak menghasilkan pertumbuhan usaha dan justru dapat meningkatkan potensi kredit bermasalah atau NPL.
Karena itu, target Rp2.000 triliun bukan sekadar persoalan memperbesar angka penyaluran kredit. Tantangan utamanya adalah memastikan pembiayaan benar-benar menjangkau kebutuhan usaha, dapat digunakan secara produktif, dan mendukung UMKM berkembang tanpa menciptakan beban kredit yang tidak mampu ditanggung.
Kebijakan tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa penguatan UMKM membutuhkan keseimbangan antara akses modal dan kemampuan usaha. Pemerintah ingin memperluas pembiayaan, sementara risiko kredit dan daya serap pasar tetap harus diperhatikan. Dengan pendekatan tersebut, target Rp2.000 triliun diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kelompok usaha menengah dan memperkecil kesenjangan pembiayaan dalam ekosistem UMKM Indonesia.
