Cek Fakta: Waspadai Hoaks dan Disinformasi yang Kembali Ramai di Media Sosial
Sejumlah klaim menyesatkan kembali beredar di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa sumber, konteks, waktu, dan bukti sebelum mempercayai atau membagikan informasi.
Pemeriksaan klaim, hoaks, informasi menyesatkan, dan konteks fakta.
← Kembali ke Tren & ViralSejumlah klaim menyesatkan kembali beredar di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa sumber, konteks, waktu, dan bukti sebelum mempercayai atau membagikan informasi.
Sejumlah informasi menyesatkan masih beredar di media sosial. Cek fakta terbaru menunjukkan pentingnya memeriksa sumber, konteks, foto, video, dan klaim sebelum membagikannya.
Informasi viral tidak selalu benar. Kenali cara memeriksa sumber, konteks, tautan, dan bukti sebelum mempercayai atau membagikan sebuah klaim.
Informasi viral dapat menyebar sangat cepat, tetapi tidak semuanya benar. Kenali langkah sederhana untuk memeriksa sumber, konteks, foto, video, dan klaim sebelum membagikannya.
Konten viral di media sosial tidak selalu benar. Kenali langkah sederhana untuk memeriksa sumber, konteks, gambar, video, dan klaim sebelum ikut menyebarkannya.
Sejumlah hoaks kembali beredar di media sosial, mulai dari isu pemerintah hingga tautan bantuan dan rekrutmen. Masyarakat diminta memeriksa sumber sebelum membagikannya.
Klaim tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tanpa iuran kembali beredar. Masyarakat diminta waspada terhadap tautan palsu yang dapat meminta data pribadi.
Klaim kuota internet gratis 81 GB untuk HUT ke-81 RI beredar di media sosial. Komdigi memastikan tautan tersebut bukan program resmi dan berpotensi menjadi modus phishing.
Video yang mengklaim Menpan-RB mengumumkan pendaftaran CPNS pada Agustus 2026 beredar di media sosial. Pemerintah menyatakan informasi tersebut hoaks.
Tautan lowongan kerja yang mengatasnamakan TASPEN kembali viral di media sosial. Penelusuran fakta menunjukkan tautan tersebut bukan kanal resmi perusahaan.
Beragam narasi demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI kembali beredar di media sosial. Sejumlah konten diketahui menggunakan video lama atau konteks yang keliru.
Klaim Bahlil menyebut pengguna HP akan dikenakan pajak mulai 2027 adalah hoaks dan tidak didukung pernyataan resmi maupun regulasi pemerintah.