Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan nasional melalui perbaikan sarana sekolah, perluasan akses belajar, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkecil kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI pada 14 Agustus 2026 menyampaikan bahwa pemerintah sedang menjalankan program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki kondisi sekolah agar anak-anak Indonesia memperoleh lingkungan belajar yang lebih baik.
Revitalisasi Sekolah Dipercepat
Pemerintah menyebut revitalisasi satuan pendidikan sebagai salah satu agenda besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam penyampaiannya, Presiden Prabowo menyebut lebih dari 71 ribu sekolah menjadi sasaran pada 2026, setelah sekitar 17 ribu sekolah ditangani pada tahun sebelumnya.
Pemerintah juga menyampaikan target revitalisasi yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2027 dan 2028, target yang disebutkan mencapai 100 ribu sekolah per tahun, sedangkan pada 2029 pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, serta pesantren, telah selesai direnovasi.
Target tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kurikulum dan proses belajar mengajar. Kondisi fisik sekolah juga menjadi bagian penting karena lingkungan belajar yang layak dapat mendukung aktivitas murid dan guru.
Pemerataan Pendidikan Menjadi Tantangan
Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam. Perbedaan karakter wilayah, jarak antardaerah, kondisi sosial ekonomi, serta ketersediaan infrastruktur membuat akses terhadap pendidikan bermutu belum selalu sama di setiap daerah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menilai pemerataan layanan pendidikan membutuhkan pendekatan yang mampu menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Tantangan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mengembangkan berbagai model layanan pendidikan, termasuk Sekolah Nasional Terintegrasi.
Program Sekolah Nasional Terintegrasi disiapkan untuk memperluas akses terhadap layanan pendidikan berkualitas. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029. Pada 2026, pembangunan disiapkan di 37 lokasi, dengan 17 lokasi ditargetkan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026/2027.
Sekolah Nasional Terintegrasi Perluas Akses
Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang sebagai salah satu upaya mempercepat pemerataan pendidikan. Kehadiran sekolah tersebut di berbagai wilayah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada lebih banyak murid untuk memperoleh layanan pendidikan dengan standar yang lebih terintegrasi.
Pada Agustus 2026, sejumlah SNT mulai menerima murid. Di Nusantara, misalnya, SNT 3 Otorita Ibu Kota Nusantara memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan 82 murid yang terdiri atas jenjang SMP dan SMA.
Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, SNT juga mulai membuka layanan pendidikan. Kehadiran sekolah tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak hanya menjadi agenda di wilayah perkotaan, tetapi juga menyasar daerah yang memiliki kebutuhan layanan pendidikan.
Teknologi Mendukung Pembelajaran
Perbaikan pendidikan juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi. Kemendikdasmen menyebut Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ sebagai salah satu strategi untuk memperluas akses pendidikan bermutu di seluruh Indonesia.
Pendekatan tersebut relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam. Teknologi dapat membantu mempertemukan murid dan sumber belajar ketika akses terhadap satuan pendidikan secara fisik menghadapi kendala.
Namun, pembelajaran berbasis teknologi tetap membutuhkan dukungan infrastruktur, konektivitas, perangkat, kompetensi pendidik, dan kemampuan murid dalam menggunakan teknologi secara tepat. Karena itu, transformasi digital pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan menyediakan perangkat.
Guru Tetap Menjadi Faktor Penting
Perbaikan fasilitas dan pemanfaatan teknologi tidak dapat menggantikan peran guru dalam proses pendidikan. Guru tetap menjadi bagian penting dalam membimbing murid, membangun karakter, memberikan pemahaman materi, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik.
Transformasi pendidikan karena itu perlu berjalan bersama dengan peningkatan kompetensi pendidik. Kemampuan menggunakan teknologi, memahami kebutuhan murid, mengembangkan metode pembelajaran, dan membangun lingkungan kelas yang aman menjadi bagian dari tuntutan pendidikan modern.
Pemerintah juga menekankan pentingnya sekolah yang aman, nyaman, dan memanusiakan anak. Pendekatan tanpa kekerasan serta hubungan yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan belajar yang sehat.
Tes Kemampuan Akademik Jadi Bagian Evaluasi
Selain pembangunan fisik dan perluasan akses, pemerintah juga memperkuat evaluasi kemampuan akademik murid. Kemendikdasmen telah menetapkan pendaftaran Tes Kemampuan Akademik atau TKA 2026 bagi jenjang SMA, MA, SMK, MAK, dan Paket C.
Pendaftaran TKA 2026 dimajukan menjadi 27 Juli hingga 27 September 2026. Kebijakan tersebut dilakukan agar satuan pendidikan memiliki waktu lebih luas untuk melakukan pemutakhiran data peserta didik setelah sistem Dapodik dibuka kembali.
Kemendikdasmen menjelaskan bahwa TKA memiliki peran sebagai alat verifikasi untuk melihat konsistensi antara capaian akademik yang tercermin dalam rapor dengan kemampuan akademik murid. Hasilnya juga dapat menjadi informasi mengenai kekuatan dan kelemahan akademik peserta didik.
Pendidikan Tidak Hanya Mengejar Nilai
Penguatan pendidikan nasional tidak cukup jika hanya berorientasi pada nilai akademik. Sekolah juga memiliki peran dalam membangun karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, literasi, numerasi, serta kemampuan bekerja sama.
Perubahan kebutuhan dunia kerja membuat keterampilan tersebut semakin penting. Murid perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, sekaligus memiliki dasar pengetahuan yang kuat.
Karena itu, pembangunan sarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi akademik perlu berjalan secara seimbang. Masing-masing unsur memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling mendukung.
Peran Pemerintah Daerah Tidak Kalah Penting
Pemerataan pendidikan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan satuan pendidikan melibatkan kewenangan yang harus berjalan secara terkoordinasi agar program peningkatan mutu tidak terhambat oleh perbedaan pelaksanaan di lapangan.
Kemendikdasmen menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan cakupan serta kualitas layanan pendidikan. Koordinasi tersebut diperlukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam memahami persoalan pendidikan lokal. Kondisi sekolah di daerah terpencil tentu berbeda dengan sekolah di kawasan perkotaan, sehingga kebijakan pelaksanaan membutuhkan penyesuaian berdasarkan kondisi setempat.
Tantangan Setelah Sekolah Diperbaiki
Revitalisasi sekolah merupakan langkah penting, tetapi pembangunan fisik bukan akhir dari proses peningkatan mutu pendidikan. Setelah fasilitas diperbaiki, sekolah tetap membutuhkan pengelolaan yang baik, pemeliharaan sarana, guru yang kompeten, serta sistem pembelajaran yang mampu memanfaatkan fasilitas tersebut.
Hal yang sama berlaku bagi teknologi pendidikan. Penyediaan perangkat dan akses internet harus diikuti dengan kemampuan menggunakannya secara produktif. Tanpa pendampingan dan peningkatan kompetensi, teknologi berisiko hanya menjadi fasilitas tambahan tanpa memberikan dampak maksimal terhadap proses belajar.
Karena itu, keberhasilan program pendidikan perlu dilihat dari dampaknya terhadap pengalaman belajar murid. Infrastruktur yang lebih baik seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan kesempatan berkembang bagi peserta didik.
Membangun Pendidikan yang Lebih Merata
Arah kebijakan pendidikan nasional pada 2026 menunjukkan perhatian terhadap tiga hal penting, yaitu pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan modernisasi pembelajaran. Revitalisasi sekolah menjadi bagian dari perbaikan fondasi fisik, sedangkan SNT dan PJJ menjadi pendekatan untuk memperluas kesempatan belajar.
Di sisi lain, penguatan evaluasi akademik dan kompetensi guru diperlukan agar kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan. Semua kebijakan tersebut pada akhirnya perlu diarahkan kepada kebutuhan utama pendidikan, yakni memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk belajar dan mengembangkan potensi.
Tantangan Indonesia adalah memastikan berbagai program tersebut tidak berhenti pada pembangunan atau peluncuran program. Keberlanjutan, pengawasan, pemeliharaan, serta evaluasi dampak perlu menjadi bagian dari pelaksanaan agar investasi pendidikan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Kesimpulan
Pendidikan Indonesia sedang memasuki fase penguatan yang mencakup perbaikan sekolah, perluasan akses, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Pemerintah mempercepat revitalisasi satuan pendidikan sekaligus mengembangkan Sekolah Nasional Terintegrasi untuk memperluas layanan pendidikan bermutu.
Pemanfaatan Pembelajaran Jarak Jauh juga menjadi salah satu strategi menghadapi tantangan geografis Indonesia. Sementara itu, TKA digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memetakan dan memverifikasi kemampuan akademik murid.
Keberhasilan seluruh agenda tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Infrastruktur yang layak, guru yang kompeten, teknologi yang dapat dimanfaatkan, koordinasi pusat dan daerah, serta lingkungan sekolah yang aman perlu berjalan bersama agar pemerataan pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi murid di seluruh Indonesia.
