Berita dan artikel terbaru WTO News yang berkaitan dengan UMKM.
Kartu Kredit Indonesia resmi diluncurkan seiring penguatan ekosistem pembayaran digital. Kebijakan MDR QRIS 0 persen juga akan diperluas mulai Oktober untuk mendukung transaksi digital dan aktivitas pelaku usaha.
GrabMerchant Awards 2021 memberikan apresiasi kepada lebih dari 200 mitra GrabFood dari 14 kota di Indonesia atas upaya mengembangkan bisnis.
BRI mendukung NOMNOM mengembangkan camilan berbahan pangan lokal hingga bersiap memasuki pasar Singapura melalui penguatan bisnis dan akses pasar internasional.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026. Momentum tersebut menjadi peluang bagi dunia usaha untuk memperkuat ekspansi dan meningkatkan aktivitas bisnis.
BRI dan Danantara memperkuat peran UMKM dalam ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan, pendampingan, digitalisasi, dan pengembangan usaha hingga berbagai daerah.
Bisnis rumahan menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin membangun sumber penghasilan dengan memanfaatkan keterampilan, ruang, dan teknologi yang tersedia.
BRI menyalurkan KUR Rp103,81 triliun kepada 2 juta debitur hingga Juni 2026. Pembiayaan diarahkan ke sektor produktif untuk memperkuat UMKM dan ekosistem ekonomi Danantara.
Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan Pojok Product Placement Pilihan Busan sebagai upaya memperluas akses pasar UMKM melalui kolaborasi dengan ritel modern.
Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi pengusaha dan UMKM kreatif Indonesia untuk memperluas pasar, menciptakan pekerjaan, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing produk lokal.
Program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga dapat membuka ruang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui keterlibatan dalam pengelolaan dapur, penyediaan bahan pangan, dan rantai pasok.
PT Pertamina Lubricants memberdayakan masyarakat Kecamatan Koja melalui pelatihan servis sepeda motor yang diarahkan untuk memperkuat keterampilan dan membuka peluang wirausaha.
Sebagian pelaku UMKM masih enggan mengikuti Sensus Ekonomi karena khawatir data usaha yang diberikan berkaitan dengan kewajiban pajak.
